Program integrasi layanan publik digital mulai diterapkan di 12 kota percontohan dengan fokus pada layanan kependudukan, perizinan, kesehatan dasar, dan kanal pengaduan masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyiapkan tim teknis lintas dinas agar proses migrasi data berjalan aman dan bertahap. Selain menekan antrean manual, sistem ini diharapkan memudahkan warga melacak status layanan secara real time dari ponsel mereka.
Pemerintah Percepat Integrasi Layanan Publik Digital di 12 Kota
Integrasi layanan kependudukan, perizinan, dan pengaduan warga mulai diuji dalam satu dashboard terpadu.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.