Jakarta, 20 Mei 2026 — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari pembicaraan awal antara pemerintah dan DPR dalam menyusun arah kebijakan anggaran negara tahun 2027.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa APBN tidak hanya dipandang sebagai dokumen pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk melindungi masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah. Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai alat untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjawab tantangan ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang sehat, efisien, dan tepat sasaran. Arah kebijakan pemerintah ke depan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kerangka ekonomi 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, inflasi pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, serta defisit fiskal sekitar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Target tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan tata kelola sumber daya alam dan penerimaan negara. Kebijakan ini diarahkan agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk dinamika nilai tukar dan sentimen pasar.
Pidato Presiden Prabowo dalam forum DPR tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membangun arah ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara transparan, konsisten, dan mampu menjaga kepercayaan publik maupun pelaku usaha.
Dengan penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 ini, pemerintah berharap proses penyusunan APBN dapat menjadi ruang bersama untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.